Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi) merupakan pilar utama perekonomian nasional. Namun demikian, struktur UMKM di Indonesia masih didominasi oleh usaha ultra mikro dan mikro yang menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain akses pembiayaan yang rendah, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal, lemahnya kemitraan usaha, serta keterbatasan akses pasar dan infrastruktur pendukung.

Di sisi lain, Pemerintah Republik Indonesia telah menghadirkan berbagai kebijakan dan program afirmatif untuk mendorong pengembangan UMKM dan Koperasi, seperti formalisasi usaha, pembiayaan, pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa, digitalisasi, insentif fiskal, dan promosi produk lokal. Tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan agar kebijakan dan program tersebut tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan, khususnya bagi usaha ultra mikro.